50 aspirasi diterima DPRD, Marsono temui massa
Tulungagung, Patroli - News.com,-Sebanyak 50 aspirasi masyarakat yang dibawa Aliansi Masyarakat Tulungagung dalam aksi “Parlemen Jalanan” resmi diterima DPRD Kabupaten Tulungagung, Kamis (10/9/2026).
Aspirasi tersebut akan menjadi bahan pembahasan lembaga legislatif untuk menentukan langkah penyelesaian terhadap berbagai persoalan yang disampaikan massa.
Penyerahan aspirasi berlangsung di halaman gedung DPRD Tulungagung dan disaksikan peserta aksi. Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, membubuhkan tanda tangan pada dokumen tuntutan sebagai bentuk penerimaan terhadap materi aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Ketua aksi, Gus Hanin Diyaudin, mengatakan masyarakat berharap dokumen yang telah diterima tidak berhenti sebatas administrasi. Menurutnya, setiap poin yang disampaikan perlu mendapat perhatian dan pembahasan sesuai persoalan serta kewenangan masing-masing.
Dua persoalan yang menjadi perhatian khusus dalam aksi tersebut adalah sengketa Kanjengan dan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Penataan PKL turut disoroti karena berkaitan dengan tugas dan kewenangan Satpol PP.
“Dari total 50 aspirasi yang disampaikan, ada isu utama menjadi sorotan krusial. Yaitu penyelesaian sengketa Kanjengan serta penataan kebijakan PKL yang berada di bawah kewenangan Satpol PP,” ujar Gus Hanin.
Untuk menindaklanjuti seluruh materi tersebut, DPRD akan mengelompokkan aspirasi berdasarkan substansi persoalan. Berkas kemudian diarahkan kepada komisi yang mempunyai bidang tugas sesuai dengan materi yang diadukan masyarakat.
Komisi terkait selanjutnya dapat memanggil pihak-pihak yang berhubungan dengan persoalan tersebut dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Pembahasan mengenai PKL akan melibatkan Satpol PP, sementara persoalan Kanjengan akan melibatkan unsur bagian hukum Pemkab Tulungagung.
Dari rangkaian pembahasan itu, DPRD akan menyusun langkah tindak lanjut berupa rekomendasi kepada Plt Bupati Tulungagung. Pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi juga akan dilakukan agar penyelesaian persoalan tidak berhenti pada hasil rapat.
Sementara itu, aksi yang diikuti Aliansi Masyarakat Tulungagung tersebut berlangsung tertib. Puluhan personel TNI bersama jajaran Polres Tulungagung melakukan pengamanan selama kegiatan hingga massa meninggalkan lokasi dengan kondisi aman dan kondusif.
(JS)
