 |
| PLT bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin. Penyampaian RAPBD 2027 dan Perubahan APBD 2026 |
Defisit RAPBD 2027 tersebut rencananya ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp286,866 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan ditetapkan Rp0 dan SILPA tahun berkenaan diproyeksikan nihil.
Postur anggaran tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono. Pemkab dan DPRD selanjutnya mulai membahas RAPBD 2027 bersamaan dengan Perubahan APBD (PAK) 2026. Rabu (9/9/2026).
Marsono menegaskan, penyusunan APBD harus lebih dari sekadar memenuhi kewajiban administratif. Besarnya anggaran harus mampu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat sekaligus tetap menjaga kesehatan fiskal daerah.
“Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 maupun APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah yang sangat strategis,” kata Marsono.
Ia meminta sejumlah sektor prioritas mendapat perhatian, terutama infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kita dituntut untuk mampu merumuskan alokasi anggaran yang lebih berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan RAPBD 2027 disusun berdasarkan prioritas daerah dalam RKPD 2027 dan telah disinkronkan dengan kebijakan pembangunan nasional serta provinsi. Menurutnya, penyampaian RAPBD lebih awal dilakukan untuk memberikan waktu pembahasan yang cukup.
“Kita ingin memaksimalkan waktu, sehingga nanti Januari 2027 program-program prioritas Pemkab sudah bisa dilakukan,” ujarnya.
Di sisi lain, kondisi Perubahan APBD 2026 juga menunjukkan adanya perubahan cukup besar. Pendapatan daerah turun Rp23,937 miliar, dari Rp3,015 triliun menjadi Rp2,991 triliun. Sebaliknya, belanja meningkat Rp234,944 miliar, dari Rp3,233 triliun menjadi Rp3,468 triliun.
Perubahan tersebut membuat defisit APBD 2026 meningkat menjadi Rp477,649 miliar. Kondisi ini menjadi salah satu hal yang perlu dicermati dalam pembahasan RAPBD 2027, khususnya terkait kemampuan fiskal daerah dan efektivitas penggunaan anggaran.
Dengan belanja yang hampir menyentuh Rp3 triliun, pembahasan RAPBD 2027 diharapkan tidak hanya berfokus pada besaran anggaran, tetapi juga memastikan setiap program memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Tulungagung.
( JS )
